Anggaran KPUD Kuningan Disoal

KPU Kuningan Lelet, DEEP Pertanyakan APK Kampanye yang Difasilitasi Kemana !!!

KUNINGAN - Tahapan Pemilihan Kepala Daerah  (Pilkada) serentak tengah memasuki masa kampanye yang terhitung dimulai pada 25 September 2024, hal ini menjadi pertanyaan besar bagi lembaga pemantau pemilu DEEP (Democracy And Electoral Empowerment Partnership) Kabupaten Kuningan hingga saat ini belum terlihat Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kuningan. 

Baca juga: Bea Cukai dan BBKIPM Gagalkan Ekspor Benih Lobster Senilai Rp26,5 Miliar

Koordinator DEEP Kuningan, O. Mujahidin mempertanyakan kerja-kerja KPU Kuningan yang dinilai lelet. Pasalnya, masa kampanye sudah berjalan selama 34 hari dan tersisa 25 hari sampai tanggal 23 November 2024.

"Berdasarkan hasil pemantauan kami dilapangan, kami belum melihat adanya APK Paslon yang difasilitasi oleh KPU. Padahal, hal ini sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat  untuk mengenal dan mengetahui visi dan misi Paslon, " tegas OM Pecoy sapaannya. 

Baca juga: Polda Jabar Ungkap Kasus Pembunuhan Berencana dengan Kekerasan

OM Pecoy menerangkan, fasilitas APK ini adalah salah satu kewajiban KPU yang diatur di dalam PKPU 13 tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, serta Walikota dan wakil walikota. Serta keputusan keputusan KPU RI 1363 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye.

"Masa kampanye tersisa 25 hari belum ada kabar tentang kapan APK akan didistribusikan dan diserahkan kepada Liasion Officer (LO) Paslon. Bahkan ditiap kecamatan pun tidak ada, ini jadi pertanyaan kemana APKnya. Apakah belum di buat atau bagaimana, lalu berapa anggarannya?, " tanya Om Pecoy yang juga salah satu Pemuda di Kuningan.

Baca juga: China Inginkan APBN jadi Jaminan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Lasarus: Pemerintah Tidak Cermat dari Awal

Ia menyampaikan, sesuai Keputusan KPU Kabupaten Kuningan Nomor 1699 tahun 2024 tentang Penetapan jumlah dan jenis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang Difasilitasi KPU Kabupaten Kuningan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan tahun 2024 di tetapkan di Kuningan dan ditandatangani oleh Ketua KPU Asep Budi Hartono pada tanggal 24 September 2024. 

Spesifikasi kebutuhan APK Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pilkada 2024
1. Selebaran (Flayer) dengan bahan kertas HVS 80 Gram, ukuran 8, 25 x 21 Cm, dengan jumlah kebutuhan 80.000 lembar x 3 Paslon = 240.000 lembar. 

Baca juga: Pemerhati Kebijakan Publik Dukung Penuh Upaya Kabareskrim Polri Ungkap Penyalahgunaan Dana Desa

2. Brosur (Leaflet) dengan bahan kertas HVS 80 gram, ukuran posisi terbuka 21 Cm x 29, 7 cm, posisi terlipat 21 Cm x 10 cm, cetakan berwarna, dua muka (4/4) dengan jumlah kebutuhan 80.000 lembar x 3 Paslon = 240.000 lembar. 

3. Pamflet dengan bahan kertas HVS 80 gram, ukuran 21 cm x 29, 7 cm, cetakan berwarna, satu muka (4/0) dengan jumlah kebutuhan 80.000 lembar x 3 Paslon = 240.000 lembar.

Baca juga: Kepala UPBU Mosez Kilangin Timika: Kami Tidak Mau Ada Praktek-praktek Kriminal di Kawasan Bandara

4. Poster dengan bahan Kertas Artapaper 120 gram, ukuran 40 cm x 60 cm, cetakan berwarna satu muka (4/0) dengan jumlah kebutuhan 80.000 lembar x 3 Paslon = 240.000 lembar.

5. Baliho dengan bahan Vinly 80 Gr, ukuran 3 meter x 4 meter, cetakan berwarna satu muka (4/0) dan finishing memakai kancing mata ayam (Banner Eyelet) 6 buah, dengan jumlah kebutuhan 5 x 3 Paslon = 15 buah. 

6. Umbul-umbul dengan bahan Cloth 140 Gr, ukuran 3 meter x 0, 8 meter, cetakan berwarna satu muka (4/0), dan finishing memakai kancing mata ayam (Banner Eyelet) 6 buah, dengan jumlah kebutuhan 1 buah x 32 kecamatan x 3 Paslon = 96 buah. 

7. Spanduk denan bahan Vinly 280 Gr, ukuran 1 meter x 4 meter, cetakan berwarna satu muka (4/0), dan finishing memakai kancing mata ayam (Banner Eyelet) 4 buah, dengan jumlah kebutuhan 376 Desa/Kel x 1 Buah/Desa/Kel x 3 Paslon = 1.128. 

Pihaknya menegaskan, KPU Kuningan harus segera mendistribusikan sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan. Jangan sampai kampanye beres APK yang difasilitasi baru ada, ini sangat lucu. 

Baca juga: Bea Cukai Tindak Miliaran Rupiah Barang Ilegal di Malang dan Bogor

"Iya jangan sampai Kampanye beres APK yang di fasilitasi baru ada. Kan lucu, " pungkasnya.

Hal sama diungkapkan Ketua DPC PWMOI  ( Perkumpylan Wartawan Media Online Indonesia ) Kabupaten Kuningan Mulus Mulyadi bahwa sebesar apapun anggaran yang diterima dan digelar harus diketahui publik.

" Uang yang dipake kan uang negara jafi harus jelas dong penggunaannya , " jelas Mulus Mulyadi

photo : Ketua DPC PWMOI Kab.Kuningan

Baca juga: Hibah Tak Turun Kontraktor Buldozer Tanah Pemprov, 'Penyakap' Bayar Pajak Gigit Jari